Pengumuman Resmi Menpan RB tentang Penundaan Pengadaan CPNS tahun 2016

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur memutuskan penundaan rekruitmen Calon Pegawai Negeri (CPNS) dari pelamar umum di 32 kementerian/lembaga pada tahun ini. Berdasar penundaan itu maka pengadaan CPS di 32 instansi pemerintah pusat itu baru bisa dilakukan tahun depan.
Keputusan penundaan itu tertuang dalam Surat Menteri PANRB No. B/3656/M.PAN-RB/11/2016 tentang Informasi Penundaan Pengadaan CPNS Pusat dari Pelamar Umum Tahun 2016. Asman menandatangani surat itu pada Selasa (8/11).
Sebelumnya 32 instansi pemerintah pusat telah memperoleh persetujuan prinsip penambahan kebutunan PNS. Semula, jadwal penerimaan CPNS instansi pusat akan dimulai dengan masa pendaftaran pada 1 – 19 Oktober 2016.
Namun dengan adanya penundaan itu maka praktis pendaftaran pun diundur. Penundaan itu merujuk arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas tanggal 24 Oktober 2016 dan hasil rapat koordinasi tingkat menteri terkait pada 7 November yang dipimpin Menteri Asman.
“Kami harapkan masing-masing instansi tetap melanjutkan melakukan penataan organisasi, sekaligus penataan pegawai agar tetap mampu mendukung optimalisasi capaian kinerja,” tulis Asman dalam suratnya yang ditembuskan ke Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan dan Kepala BPKP

penundaan-cpns

Berikut ini kementerian/lembaga yang menunda rekrutmen CPNS jalur Umum:

  1. Kementerian Kesehatan
  2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  3. Kementerian Agama
  4. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
  5. Kementerian Pertahanan
  6. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
  7. Kementerian Perhubungan
  8. Kementerian Perindustrian
  9. Kementerian PUPR
  10. Kementerian ESDM
  11. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
  12. Kementerian Menteri Pariwisata
  13. Kementerian Pertanian
  14. Kementerian Kelautan dan Perikanan
  15. Kementerian LH dan Kehutanan
  16. Kementerian Hukum dan HAM
  17. Kementerian PANRB
  18. Kementerian Kepolisian RI
  19. Kementerian Mahkamah Agung
  20. LIPI
  21. LAPAN
  22. LAN
  23. BMKG
  24. BPPT
  25. BIN
  26. BPK
  27. BNPT
  28. BNN
  29. Badan POM
  30. BPKP
  31. BATAN
  32. BAPETEN

Berita Terkait